Hariteza's Blog

Kesehatan & Indonesia Sehat 2010

Bila kita renungkan pada skala individu maka thema “Kesehatan adalah investasi menuju Indonesia Sehat 2010”,akan mengajak kita untuk lebih menghargai arti sehat bagi manusia, karena sehat adalah modal dasar (asset) dalam melakukan segala sesuatu. Pengertian sehat meliputi kesehatan jasmani, rohani, serta sosial dan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

Oleh karenanya dikatakan “Health is not everything, but without health everything is nothing (kesehatan memang bukan segala – galanya, namun tanpa kesehatan segala – galanya menjadi tidak berarti ). Kita tahu bahwa lahir rejeki dan mati itu adalah kekuasaan Tuhan,YME, dan sakit atau gangguan kesehatan itu juga bersifat alamiah artinya setiap manusia pasti mengalami gangguan kesehatan karena faktor usia, atau karena hasil interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. namum terlepas dari itu menurut pendapat penulis bahwa sehat itu tidak bersifat pasif yang didapat begitu saja, akan tetapi bersifat aktif yang harus diupayakan sendiri oleh setiap manusia atau kelompok masyarakat. Bila manusia tidak mengupayakan agar tubuhnya terpelihara secara baik maka orang tersebut memiliki potensi untuk menjadi tidak sehat atau terganggu kesehatannya, sebaliknya bila seseorang mengupayakan untuk memelihara tubuhnya secara baik maka orang tersebut memiliki resiko yang rendah terhadap terjadinya gangguan kesehatan.

Seorang pakar Kesehatan Masyarakat HL. Blume dikatakan bahwa Kesehatan Lingkungan dan perilaku manusia merupakan dua faktor dominan yang berpengaruh terhadap status kesehatan suatu masyarakat. Semakin perilaku manusia bergaya hidup sehat semakin rendah resikonya ia mengalami gangguan kesehatan. Demikian juga halnya dengan faktor lingkungan, semakin sehat lingkungan dimana ia hidup (di rumah, tempat kerja, tempat – tempat umum dan transportasi ), semakin rendah resikonya ia mengalami gangguan kesehatan.

Bila hal itu dilihat dengan pandangan accounting, maka biaya atas upaya manusia atau masyarakat untuk mencegah, mengeliminir atau meminimalkan potensi resiko, agar tidak terjadi sakit, tidak produktif, dan merugikan biaya yang lebih besar, maka upaya dimaksud mestinya dapat dimasukkan kedalam biaya investasi untuk menjaga asset. bukan biaya operasional yang bersifat belaja barang habis pakai ( expences ). Sehingga status kesehatan manusia sebagai SDM dapat dinilai sebagai asset seperti halnya jenis asset lainnya yang memiliki nilai penyusutan (amortisasi ).

Kesehatan tidak identik dengan kedokteran

Seringkali orang mengartikan sama antara kesehatan dan kedokteran. Kesehatan memiliki domain perhatiannya lebih luas dari pada kedokteran. Yang jelas sasaran perhatian kesehatan tidak terbatas pada orang yang sakit saja melainkan juga orang yang sehat. Sedangkan kedokteran lebih menekankan perhatiannya pada orang atau masyarakat yang sakit. Sifat upayanya pada kesehatan bisa bersifat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat (promotif), pencegahan atau minimalisasi potensi resiko (preventif), pengobatan (kuratif ) dan pemulihan atau optimalisasi fungsi (rehabilitatif). Sedangkan pada kedokteran lebih menekankan pada upaya yang bersifat pengobatan atau kuratif yakni identifikasi penyebab sakit, serta memberikan tindakan untuk mengobatinya/mengatasinya secara tepat, atau tindakan pencegahan terhadap tingkat keparahan yang lebih tinggi.

Oleh karena perhatian kesehatan lebih luas dari perhatian kedokteran maka dapat dikatakan bahwa semua upaya manusia/masyarakat yang ditujukan langsung untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia/ masyarakat itu adalah upaya kesehatan sebagai contoh ; pemberdayaan masyarakat bergaya hidup sehat, membangun rumah yang sehat, penyediaan air bersih yang sehat dan memadai, berolahraga, cara kerja yang sehat dan aman, cara makan yang sehat, memelihara kualitas lingkungan hidup manusia yang sehat, perencanaan pembangunan kota yang sehat, dll, termasuk didalamnya pelayanan kedokteran kepada orang sakit.

Pemeliharaan kesehatan itu adalah Hak Azasi manusia, maka status kesehatan bangsa Indonesia ini tidak hanya dihasilkan oleh kinerja Departemen Kesehatan saja, melainkan merupakan resultante dari upaya bersama dari masayarakat dan pemerintah termasuk depatermen non kesehatan. Oleh karenanya appresiasi dan support terhadap upaya masyarakat dan departemen lain perlu terus dikembangkan untuk mencegah persepsi bahwa upaya kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah yaitu sektor kesehatan saja.

Dilihat dari aspek pembiayaan kesehatan maka biaya atas upaya individu untuk memelihara kesehatannya (HAM) maka menjadi tanggung jawab individu tersebut (private finance) seperti; berobat ke Rumah Sakit/Puskesmas, beli obat sendiri, konsultasi ke dokter, dll. Sedangkan biaya kesehatan untuk kepentingan masyarakat banyak menjadi tanggung jawab bersama yang dikelola oleh pemerintah (public finance) seperti ; immunisasi, penyediaan air minum, lingkungan hidup yang sehat, pengendalian vektor penyakit, dll. Dari aspek pembiayaan kesehatan yang lebih penting dibiayai oleh public finance adalah upaya-upaya yang bersifat untuk kepentingan publik yakni upaya kesehatan masyarakat, bukan upaya kedokteran yang seharusnya menjadi tanggung jawab private finance, kecuali untuk subsidi masyarakat tertentu yang membutuhkan. Untuk mengoptimalkan peran private finance agar lebih effisien, perlu dikembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang dibiayai oleh Private finance dengan sistem asuransi.

Paradigma sehat

Paradigma sehat sebenarnya bukan paradigma baru bagi dunia kesehatan masyarakat namun menjadi orientasi baru bagi Departemen Kesehatan dalam melaksanakan pembangunannya sejak tahun 1999 yang telah dinyatakan oleh Menteri Kesehatan saat itu ( Prof.dr. FA. Moeloek ) dan dicanangkan oleh Presiden Habibie “Pembangunan Berwawasan Kesehatan” (Maret 1999). Penulis menghargai kebijakan beliau yang tepat untuk membawa departemen Kesehatan kepada orientasi Kesehatan yang lebih luas, bukan orientasi kedokteran yang lebih sempit. Kenaapa orientasi tersebut secara formal perlu dicanangkan menjadi suatu kebijakan, mungkin saja karena dulunya prioritas perhatian sektor kesehatan masih memprioritaskan masalah – masalah penyakit yang mewabah saat itu seperti wabah Pes, Malaria, Demam Berdarah, sehingga tanpa disadari terjebak pada orientasi mengatasi penyakit yang sebenarnya adalah domain dari kedokteran. Salah satu yang dapat dijadikan indikator sejauh mana Departemen Kesehatan memiliki komitmen terhadap orientasi Paradigma sehat yang telah secara formal dicanangkan, adalah dengan membandingkan prosentase alokasi anggaran upaya promotif, preventif dengan alokasi upaya kuratif. Bila alokasi anggaran masih lebih besar pada anggaran yang bersifat upaya kuratif, maka paradigma sehat yang dicanangkan tersebut masih belum berhasil menjadi komitmen Depkes itu sendiri.

Visi Indonesia Sehat 2010

Visi Indonesia Sehat 2010 yang telah dirumuskan oleh Dep.Kes (1999) menyatakan bahwa, gambaran masyarakat Indonesia dimasa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengertian sehat meliputi kesehatan jasmani, rohani, serta sosial dan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Masyarakat Indonesia yang dicita citakan adalah masyarakat Indonesia yang mempunyai kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai salah satu unsur dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya.

Visi tersebut telah tiga tahun yang lalu berhasil dirumuskan oleh Departemen Kesehatan RI yang mestinya telah dijabarkan kedalam program kerja yang lebih bersifat operasional untuk mencapai visi itu. Beberapa tahun lagi kita akan mencapai tahun 2010, dan saat itu kita tentu akan menyaksikan bersama apakah gambaran tersebut akan menjadi kenyataan?. Namun yang perlu kita renungkan visi Indonesia sehat 2010 sebenarnya visi siapa? Bila itu merupakan visi Departemen Kesehatan RI saja atau yang dirumuskan hanya oleh beberpa pejabat saja sedangkan dalam cita citanya adalah masyarakat Indonesia yang mempunyai kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat.

Pertanyaanya berikutnya adalah bagaimana masyarakat Indonesia ikut merasa meiliki terhadap visi itu karena ia ditempatkan sebagai subyek yang harus berubah. Namun jika itu adalah perwujudan dari visi bangsa Indonesia, pertanyaanya adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat/bangsa Indonesia ini terlibat dalam merumuskan visi itu sehingga mereka juga punya komitment untuk merealisasikan visi tersebut. Bila kita lupakan saja itu visi siapa yang jelas seperti yang saya uraikan sebelumnya baha status kesehatan bangsa Indonesia merupakan resultanste upaya bersama, maka yang harus kita upayakan adalah bagaimana visi Indonesia 2010 sehat, itu menjadi milik dan bagian dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tanpa masyarakat dan sektor lain merasakan itu, maka komitmennya untuk ikut mewujudkan visi tersebut juga akan lemah, karena untuk mewujudkan visi dibutuhkan komitmen semua pihak (stakeholder).

Akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia perlulah merenung sejenak untuk membayangkan dapatkan visi mulia “Indonesia Sehat 2010 ” itu akan terwujud. Tentunya kita tidak berharap bahwa pada saatnya nanti visi itu akan menjadi sekedar jargon yang terlewatkan dan terlupakan begitu saja. Sementara dunia telah metapkan status kesehatan masyarakat menjadi salah satu komponen Human Development Index ( HDI ) yaitu indikator kemajuan kualitas SDM suatu bangsa.

Kunjungan pembelajaran SIMPUSTRONIK Bidan  ke kabupaten Ngawi

Propinsi Jawa Timur.

Hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, sebanyak 25 orang melakukan kunjungan pembelajaran di Kabupaten Ngawi Propinsi jawa Timur. Kegiatan ini atas prakarsa progam Studi IKM minat Simkes yang dikomando oleh pak Anis Fuad (makasih pak anis sudah diajak jalan2 he..he..he). Dari Kabupaten Sleman terdiri dari para bidan yang bertugas di Puskesmas sebanyak  13 orang, kepala Puskesmas 4 orang, dan Dari Dinas Kesehatan sebanyak 4 orang.

Kabupaten Ngawi terletak di propinsi jawa timur, terrmasuk daerah yang berbatasan dengan propinsi jawa tengah tersebut mempunyai jumlah penduduk yang hampir sama dengan kabupaten Sleman yaitu sekitar 830.000-an, ditempuh, jumlah Puskesmasnya juga sebanyak 24 unit, tetapi untuk pelayanan kesehatan swasta tidak sebanyak di Kabupaten Sleman. Sedangkan secara topografi daerah Ngawi sebagian besar terdiri dari perhutani dan pertanian.

Tujuan kunjungan kami serombongan adalah ingin melihat implementasi SIK yang menurut banyak informasi telah merintis dan mengembangkan SIK elektronik. Perjalanan kami dari jogja tepatnya di lobby IKM UGM, kurang lebih jam 05.30 dan menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam (maklum karena bisnya agak pelan2), sampai di Dinkes Ngawi jam 09.30 rombongan menghampiri pak agung (salah satu personil SIK) lalu perjalanan diteruskan ke  salah satu Puskesmas yang ada, Puskesmas Kwadungan namanya. Jarak dari dinas kesehatan kurang lebih 30 menit kearah Surabaya. Puskesmas ini di kepali oleh dr. Agus Priyambodo, melalui beliu inilah SIMPUSTRONIK dikembangkan. Menurut penuturan kapusk, bahwa membangun SIK khusunya berbasis elektronik bisa dilakukan dan dikerjakan dalam waktu 1 bulan tetapi membangun sumberdaya manusia supaya bisa melaksanakan dan beralih ke elektronik butuh waktu bertahun-tahun. Tetapi yang kami serombongan salut adalah komitment yang tinggi dari para bidan dan tenaga Puskesmas lainnya dalam melakukan entry data tanpa henti-henti, sehingga data yang didapatkan juga bisa maksimal.

Menurut penuturan kepala Puskesmas bahwa sistem informasi yang dikembangkan berbasis aplikasi microsoft acces, hal ini menurut mereka memang lebih mudah dikembangkan, dan tidak perlu mengajak pihak ketiga untuk membuatnya, karena sekarang ini dari semula hanya kepala puskesmasnya saja yang membuat, sudah berkembang menjadi tim SIK yang ada di Dinas kesehatan sebanyak 24 orang. Aplikasi yang ada ini sudah dikembangkan hampir seluruh propinsi di Jawa Timur, (kurang lebih 14 kabupaten yang sudah menggunakan).

Lebih lanjut kapusk menuturkan bahwa aplikasi simpustronik terdiri dari program-program yang ada di Puskesmas seperti data kunjungan, KIA dan KB, Gizi.

Kalau dibandingkan dengan SIK di kabupaten Sleman, dari sisi aplikasi sleman mempunyai keunggulan yang sangat tinggi, karena aplikasi di Sleman sudah berbasis web, dimana keadaan sekarang cenderung sistem informasi dikembangkan ke web based. Sedangkan di Ngawi dikembangkan berdasarkan desktop atau tidak bisa dijalankan dalam bentuk web based. Kesulitan lain adalah masih perlunya integrasi dan interopabilitas yang tinggi. Sedangkan keunggulannya yang perlu diacungi jempol adalah kemauan dan komitment yang tinggi dari para bidan untuk memasukkan data. Hampir semua bidan di Ngawi sudah melek komputer, setiap bidan katanya sudah punya lap top sendiri-sendiri. (wah hebat ya)

Hampir satu setengah jam kami diberi paparan oleh Ka.Pusk  Kwadungan tersebut. Dijelaskan bahwa data kunjungan pasien kebidanan dengan menggunakan konsep kewilayahan, artinya semua pasien hamil dan persalinan datanya hanya berasal dari wilayah tersebut. Untuk kunjungan ibu hamil bisa dilakukan disemua fasilitas baik pemerintah maupun praktek bidan, hanya saja setiap bidan praktek wajib menyampaikan laporan ke Puskesmas atau penanggung wilayah setempat untuk dicatat dalam register kunjungan ibu hamil.

Sedangkan persalinan semua sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan, artinya sudah tidak ada lagi persalinan yang ditolong oleh dukun, sedangkan yang menjadi cirikhas lainnya adalah bahwa di Kabupaten Ngawi semua Puskesmas sudah ada kunjungan dokter ahli kebidanan setiap minggu satu kali (puskesmas ponek), meskipun dengan kondisi geografi seperti itu (jauh bila dibanding dengan Sleman) tetapi kunjungan dokter ahli secara rutin dilakukan, sehingga pada saat ada kunjungan dokter ahli biasanya kunjungan meningkat rata-rata 20-an, sedangkan kalau hari biasa hanya 3-4 saja. Memang kalau dibanding dengan sleman kunungan KIA 4-5 kalinya ya.

 Mengapa dalam mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan sejak desentralisasi seolah-olah berjalan ditempat? kondisi demikian memang sangat terlihat manakala sistem informasi sudah berkembang sangat cepat. Memang media perkembangan informasi sekarang ini baru mengalami boooming, banyaknya perangkat teknologi informasi yang ada oleh penyedia vendor seakan memberikan kesan informasi yang berkembang ddi sektor pemerintah menajdi sedikit ketinggalan.  

• Memang membangun SIK di Kabupaten maupun di Puskesmas selain ketersediaan hardware/perangkat komputer yang memadai, juga perlunya leadership yang juga tidak kalah pentingnya. Keberhasilan ini setidaknya telah memberikan bukti bahwa kemampuan kepemimpinan di unit organisasi sangat menentukan mutu data dan kemampuan pengembangan Sistem yang ada.

Sebagai salah satu personil yang juga mengurusi masalah SIk tersebut, saya juga merasakan akan hal tersebut, paling tidak untuk pengembangan SIK di Kabupaten Sleman. sampoai saat ini dari 25 Puskesmas yang ada sudah ada 4 Puskesmas yang secara online bisa langsung ke Kabupaten, tetapi yang 21 Puskesmas lagi baru tersedia Local Area Network (LAN).

Pelayanan yang peduli dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh organisasi penyedia pelayanan kesehatan. Dewasa ini, meskipun dalam kenyataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih berorientasi pada kepentingan provider daripada kepentingan pasien dan masyarakat. Desentralisasi dan deregulasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan reformasi dalam pelayanan kesehatan pada satu pihak, diharapkan dapat mengubah keadaan nyata tersebut, sehingga pelayanan kesehatan kembali berperan sebagai pembela kebutuhan masyarakat, dan pihak lain dapat mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan berkait dengan keterbatasan sumber daya.

Berangkat dari pemikiran kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2003, dan kewenangan wajib minimal dinas kesehatan kabupaten, maka restrukturisasi terhadap organisasi penyedia pelayanan yang terdepan, yang berhadapan langsung dengan pelanggan perlu dilakukan. Dinas

Kesehatan Kabupaten sebagai pelaku regulator harus melakukan rintisan perubahan sistem pelayanan kesehatan yang lebih patient focus, melalui restrukturisasi dengan pembentukan cabang dinas, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan pos kesehatan desa (poskesdes), dengan pertimbangan bahwa struktur pelayanan yang sekarang lebih terfokus ditingkat kecamatan, mutu pelayanan belum diupayakan secara optimal, besarnya beban permasalahan kesehatan yang dihadapi menyebabkan organisasi seperti Puskesmas tidak dapat menyediakan pelayanan yang sesuai harapan pelanggan.

Beredarnya wacana swadana atau badan layanan umum dianggap sebagai salah satu jalan keluar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Memang secara umum pelayanan sektor kesehatan dalam memberikan dan menyediakan kebutuhan pelayanan kesehatan seharusnya tidak terganggu oleh mekanisme proses penganggaran yang sama dengan bidang lain, karena kebutuhan pelayanan kesehatan dapat langsung proses perencanaan dan penganggaran tanpa mengesampingkan aturan yang ada.   

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!