SPMKK KABUPATEN SLEMAN DIKUNJUNGI WHO

IMPLEMENTASI SPMKK BAGI PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI ISO 9001:2000
haryanto,
Pengantar
Sebuah prestasi menggembirakan telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan dalam mewujudkan sebuah pelayanan kesehatan yang bermutu, yaitu dengan telah diterimanya sertifkasi ISO 9001:2000 oleh badan akreditasi Internasional dan Pelayanan terbaik dengan piala Adhi Citra pelayanan prima oleh Presiden Megawati Soekarno Putri awal September kemaren . Tulisan berikut akan mengupas secara mendalam tentang beberapa manfaat dan komitment pemerintah daerah dalam meningkatkan Mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman.
Mengapa perlu pelayanan kesehatan yang bermutu?
Kabupaten Sleman sebagai salah satu Kabupaten yang ada di wilayah DIY, secara geografis terletak di wilayah paling utara dari Kabupaten/Kota, tepatnya diselatan lereng merapi. Beberapa fasilitas pendukung pelayanan kesehatan dan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat sangat mempengaruhi dalam menentukan kebijakan kesehatan yang lebih proaktif dan responsif terhadap perubahan yang sangat cepat.
Melalui keputusan Bupati Sleman No.45 tahun 2001, telah ditentukan struktur organisasi Puskesmas dengan jumlah puskesmas sebanyak 24 buah (4 buah dengan fasilitas Puskesmas TT), dan sisanya Puskesmas Non TT. Dalam struktur tersebut diatur jabatan Kepala Puskesmas sebagai pejabat struktural dan dibantu 3 (tiga) orang koordinator (koordinator pelayanan klinis, koordinator yankesmas dan koordinator Tata Usaha). Hal ini sangat berbeda sekali dengan keadaan sebelum penataan, dimana peran pimpinan Puskesmas belum jelas karena masih disibukkan dengan tugas-tugas diluar tugas pokok dan fungsinya misalnya rapat di Kecamatan, serta tugas-tugas manajerial, sehingga sangat mungkin kalau pelayanan pada pasien saat itu masih banyak dilakukan oleh tenaga keperawatan (perawat dan bidan) untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya merupakan kewenangan tugas seorang dokter.
Sejalan dengan digulirkannya Otonomi Daerah melalui UU 22 tahun 1999 dan UU 25 tahun 1999, dinas kesehatan berupaya bangkit merencanakan pelayanan kesehatan kedepan sebagai sebuah pelayanan yang mempunyai keunggulan tinggi serta menjamin akses keseluruh wilayah tanpa mengesampingkan aspek kepuasan pasien yang dilayaninya. Beberapa kebijakan kesehatan yang ditempuh dalam mengembangkan peningkatan mutu antara lain (1) Perubahan paradigma /mindset , perubahan dimaksud lebih kepada bagaimana memperlakukan sebuah lembaga untuk lebih bisa berkembang dan berinovasi jauh ke depan. Sebagai contoh misalnya memperlakukan puskesmas tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek, (2) penataan organisasi, melalui perda 12 tahun 2003 telah ditentukan struktur organisasi dinas kesehatan Kabupaten Sleman dengan 1 kepala dinas eselon II, dan 4 kepala bidang dan 1 kepala Bagian TU eselon III, 15 kepala seksi dengan eselon IV serta 1 UPTD JPKM. (3) Pengembangan SDM (sumber daya Manusia), SDM di Kabupaten sleman baik secara kualitas maupun kuantitas mengalami peningkatan baik melalui pendidikan lanjutan maupun pelatihan-pelatihan. Demikian juga secara mandiri banyak pegawai yang menempuh jenjang pendidikan lanjutan. (4) Pembeyaan kesehatan, secara umum jumlah pembeayaan kesehatan 80% bersumber dari anggaran APBD Kabupaten, sedangkan sisanya dari berbagai sumber (PHP I, APBD Propinsi maupun DAK), melihat hal tersebut sangat menggembirakan karena beaya kesehatan secara umum sebagian besar sudah tercukupi dari dana Daerah. (5) Pemenuhan Sarana dan Prasarana baik pelaratan medis maupun non medis. Perbaikan sarana non medis terutama diarahkan untuk perbaikan sarana fisik (gedung/bangunan) yang disesuaikan dengan kondisi sekarang sehingga tidak ada lagi kesan bangunan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman seperti sebuah pelayanan yang diperuntukkan orang-orang kalangan menengah kebawah, tetapi semua lapisan masyarakat dapat merasakan kenyamanan pelayanan dengan melihat fisik bangunan yang bagus, sehingga fenomena “bulgur” seperti yang disampaikan oleh pakar kebijakan kesehatan dari UGM Dr. Laksono Trisnantoro, Msc. PhD, tersebut sedikit demi sedikit akan terabaikan. Menyangkut sarana medis dilakukan dengan memenuhi peralatan yang standar dan mutu pelayana yang berkualitas.
Disisi Lain menurut dr. Sunartono,M.Kes, upaya peningkatan mutu pelayanan pada sarana kesehatan milik pemerintah tersebut, menjadi prioritas utama pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan di Puskesmas menjelang diberlakukannya otonomi daerah, ternyata mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan pembenahan terhadap puskesmas. Pembenahan tersebut dimaksudkan agar puskesmas mendapat pengakuan ditengah masyarakat, yaitu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Puskesmas merupakan sarana kesehatan terdekat dengan masyarakat, harus siap untuk membuktikan kemampuannya dalam memberikan kepuasan kepada para pengguna.
Beberapa pandangan yang berkembang dimasyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya puskemas adalah 1) adanya citra pelayanan yang buruk khususnya menyangkut mutu, 2) ketidaktahuan petugas tentang standar pelayanan yang benar dan tepat, 3) belum menerapkan atau mengimplementasikan system manajemen mutu di puskesmas dengan standar baku.
Strategi pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas
Pengembangan mutu pelayanan tidak semata-mata sebagai hasil yang langsung dapat terlihat hasilnya, Kabupaten Sleman dalam mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu tersebut telah melalui proses yang sangat panjang. Beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain 1) tahap persiapan: a) melakukan kajian-kajian advokasi pada stakeholder , melakukan bench march dan analisis Sumber daya manusia, analisis unit cost pembeayaan kesehatan, b) perubahan minsed/pola pikir dengan melalui Learning Organizing , peneltian dan pengembangan (survey kepuasan pelanggan, survey kemampuan dan kemauan bayar masyarakat, c) Pemilihan puskesmas sebagai lokasi pengembangan penerapan standar pelayanan khusus Puskesmas Depok I dan Mlati II sebagai awal persiapan penerapan standar mutu pelayanan ISO 9001:2000, beberapa persiapan antara lain menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik, persiapan fisik melalui pembangunan gedung Puskesmas dengan luas bangunan kurang lebih 500 meter persegi,terdiri dari dua lantai. Sarana peralatan medis juga diberikan sesuai dengan peralatan yang lebih canggih dan sangat modern. Kesiapan non fisik antara lain penyiapan kebutuhan SDM, pembimbingan, membangun komitmet (team work). Tahap Memperoleh sertikasi, proses untuk memperoleh sertifikat ISO 9001;2000 dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2003 melalui tahapan-tahapan studi banding, sosialisasi, executifve brief serta pelatihan dan konsultasi intensif. Sampai dengan saat ini telah berhasil diraih satu Puskesmas (puskesmas Depok I) yang berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2000, dan selanjutnya akan menyusul 3 puskesmas ( Mlati II, Minggir, Ngemplak I) dan 1 Dinas Kesehatan sedang dalam proses menerapkan pelayanan dengan persyaratan ISO 9001:2000.
Prestasi lain yang mendukung peningkatan mutu Puskesmas di Kabupaten Sleman.
1) Kemandirian Puskesmas
Mengapa kemandirian Puskesmas?
Sejarah perkembangan sebuah pelayanan kesehatan di Indonesia diera desentralisasi telah banyak mengalami perubahan, salah satunya adalah pemberian otonomi pengelolaan kewenangan secara luas. Diawali adanya kebijakan pemerintah tentang perjan yang memberikan kewenagan dalam menggunakan pendapatannya. Dan tahun 2003 yang lalu keluar peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa RSUD dan vertikalnya sebagai Public enterprise, Selanjutnya untuk pelayanan di Puskesmas diatur dengan keputusan bersama antara Menkes dan Mendagri No 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan No 17 tahun 1996 tentang pedoman pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa 50% pendapatan di Puskesmas dapat digunakan langsung sebagai operasional di Puskesmas, sedangkan 50% sebagai pendapatan daerah. Di Kabupaten Sleman melalui SK Bupati KDH Sleman No 48/SK.KDH/A/1999 selain 50% sebagai pendapatan yang langsung digunakan masih ditambah yang 50% sebagai subsidi dari pemerintah sehingga sejak tahun 1999, pendapatan di Puskesmas 100% dikembalikan sebagai operasional puskesmas.
Pada akhir tahun 2002 pemerintah pusat mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pengelolaan puskesmas di arahkan menjadi swadana dan terakhir dari konsep swadana diubah menjadi swakelola.
Kabupaten Sleman dalam menyikapi adanya ketentuan tersebut diatas, sangat berhati-hati sehingga kepala dinas kesehatan telah memutuskan bahwa di Kabupaten Sleman tidak menggunakan istilah swadana, swakelola maupun puskesmas mandiri, yang digunakan adalah kemandirian Puskesmas. Beberapa alasan yang bisa dikemukakan adalah secara umum: bahwa penggunaan ketiga istilah tersebut tidak akan memberikan keuntungan dalam menentukan pelayanan kesehatan kedepan, tetapi justru menjadi sebaliknya akan mengekang dinas kesehatan dalam melakukan advokasi dengan stakeholder yang lain. Secara khusus 1) pengembangan Puskesmas tetap sebagai pelayanan public dengan prinsip non profit oriented.2) Fokus utama tetap pelayanan dasar (basic services) 3) Tetap diperlukan subsidi baik untuk operasional maupun investasi, 4) diberikan otonomi dan tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Langkah-langkah mewujudkan kemandirian Puskesmas.
Beberapa langkah yang diambil dalam mewujudkan kemandirian Puskesmas meliputi a) identifikasi masalah , kegiatan yang dilakukan antara lain survey harapan masyarakat atas pelayanan puskesmas , survey kemauan dan kemampuan bayar masyarakat, studi komparasi/benchmarking, analisis kebutuhan sumber daya (tenaga,keuangan, peralatan) b) Problem solving, c) menyusun draft indicator kemandirian, d) melakukan uji coba instrument di 2 Puskesmas (ngemplak I dan Depok I), e) revisi instrument, f) implementasi, g) monitoring dan h) evaluasi kemandirian.
Dalam pengembangan kemandirian di Kabupaten Sleman telah ditentukan tipologi kemandirian dimana ada tiga tipe yaitu kemandirian tingkat pratama, kemandirian tingkat madya dan kemandirian tingkat utama. Sebagai alat ukur yang dikembangkan dalam kemandirian di kabupaten Sleman meliputi 1) jenis Puskesmas (Puskesmas rawat inap dan non rawat inap), 2) Manajemen pengelolaan keuangan puskesmas, 3) Manajemen ketenagaan, 4) manajemen dan jaminan Mutu Puskesmas dan 5) kemampuan pembeayaan masyarakat.
Hasil Evaluasi kemandirian
Berdasarkan hasil evaluasi sesuai indicator kemandirian puskesmas didapatkan hasil sebanyak 13 Puskesmas dengan kategori tipe kemandirian pratama (Puskesmas Prambanan, Kalasan, Cangkringan, Depok II, Gamping II, Godean I, Moyudan , Ngaglik II, Ngemplak II, Tempel II, Ngaglik I, Turi, Mlati I) dan 11 Puskesmas kategori kemandirian tingkat Madya (Mlati II, Ngemplak I, Depok I, Pakem, Godean II, Gamping I, Berbah, Seyegan, Tempel I, Minggir, Sleman)
2) Pengembangan SPMKK (Sistem Pengembangan Manajemen Kinerja Klinik Keperawatan) bagi bidan dan perawat dalam tatanan komunitas dan RS.
SPMKK (system Pengembangan Manajemen Kinerja Klinik Keperawatan) sebagai salah satu model pengembangan manajerial untuk bidan dan perawat mempunyai hasil yang positif dalam mengembalikan peran dan fungsi tenaga keperawatan dalam bidangnya. Beberapa alasan yang menyangkut pengembangan SPMKK di Kabupaten Sleman seperti disampaikan oleh kepala dinas kesehatan. dr.Sunartono,M.Kes, antara lain (1) secara teoritis dengan menerapkan SPMKK secara tidak langsung mengarahkan kepada tenaga keperawatan (bidan dan perawat) senantiasa bekerja secara profesional sehingga profesionalisme bidan dan perawat meningkat, dengan adanya profesionalisme yang diterapkan mendorong peningkatan pelayanan mutu klinis menjadi baik, dan dengan semakin baiknya mutu klinis yang dlakukan secara berkesinambungan akan mendorong adanya peningkatan kinerja organisasi melalui penerapan komitment pagawai, hal tersebut akan meningkatkan pendapatan secara finansial yang semakin besar sehingga revenue yang diharapkan akan bertambah. Keadaan ini secara terus menerus diupayakan dan dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan, terutama kepuasan customers yang dilayani baik secara internal maupun eksternal. (2) Sedangkan yang menjadi lasan praktis mengapa memerlukan SPMKK adalah a). secara faktual bahwa tenaga keperawatan (perawat dan bidan) di Kabupaten Sleman untuk puskesmas dan RSUD sebanyak 42,95 % sehingga hampir separoh dari jumlah tenaga yang ada, sehingga kontak antara pasien dengan petugas kesehatan lebih banyak dilakukan oleh jenis tenaga tersebut. b) menurut data WHO (2001) menunjukkan bahwa sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa prosedur pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas/RS banyak yang tidak dimengerti oleh perawat dan bidan, perawat dan bidan tidak mempunyai job description , dalam waktu kurang dari tiga tahun banyak perawat dan bidan yang kurang mendapatkan pendidikan lanjutan, perawat dan bidan belum diberikan peran dan fungsinya sesuai dengan jenjang pendidikan dan senioritasnya, dan ketidakpastian jenjang karier perawat dan bidan serta reward and punishment belum diberikan secara adil.
Upaya Pengembangan SPMKK di Kabupaten Sleman
Tujuan dari upaya pengembangan SPMKK dalam jangka pendek adalah (1) agar supaya tenaga keperawatan (perawat dan bidan) di Puskesmas dapat membuat standar dan diskripsi pekerjaan sesuai dengan topuksinya (2) Mempunyai kemampuan manajerial dalam mengelola kegiatan keperawatan di Puskesmas, (3) mempunyai hubungan sistem monitoring indikator kinerja (4) senantiasa mengembangkan proses pembelajaran penyelesaian kasus secara berkesinambungan melalui RCD (Reflektif Case Discussion). Upaya jangka panjangnya adalah meningkatkan profesionalisme bidan dan perawat , karena bagaimanapun tuntutan akan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya akan menjadi syarat dalam mewujudkan bentuk akuntabilitas publik.
Secara umum beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pengembangan SPMKK sampai dengan tahun 2005 telah berhasil dilatih sebanyak 174 orang (adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan intervensi oleh WHO pada tahun 2000, 12 orang (4 perawat, 4 bidan puskesmas dan 4 orang dari
RSUD).
2. Melakukan roll out SPMKK tahap I, sebanyak 33 orang terdiri dari 8 orang dari 5 Puskesmas dan 12 orang
dari RSUD, serta 6 orang Trainer.
3. Roll out 2 pada tahun 2002 sebanyak 40 peserta di 10 Puskesmas,
4. Roll out 3 pada tahun 2003 sebanyak 9 Puskesmas dengan 40 peserta.
5. Roll out 4 pada tahun 2004 sebanyak 40 orang dengan mengundang puskesmas yang berdasarkan hasil
monitoring belum bisa berjalan dengan baik dilakukan pelatihan ulangan untuk memperkuat kapasitas
pelaksanaan SPMKK sehingga diharapkan berjalan dengan baik.

6.Tahun 2005 dilakukan pelatihan sebanyak 28 orang terdiri dari 2 orang perpuskesmas dengan mengambil 14
puskesmas berlangsung di Opp Room kabupaten sleman dari tanggal 22 sampai dengan 29 Agustus 2005.
7.Tahun 2006 pelatihan sebanyak 24 orang dengan Dana dari APBD
8.Tahun 2007 dilakukan Monitoring SPMKK di 24 Puskesmas
9.Tahun 208 Membuat inovasi klinik perawatan di 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Seyegan dan
Ngemplak I
10.Tahun 2009 Mengembangkan klinik keperawatan di 2 Puskesmas yaitu Sleman dan Mlati II

Selain kegiatan tersebut diatas juga telah dilakukan monitoring untuk melihat seberapa jauh perkembangan SPMKK yang telah dilatihkan, dari hasil monitoring tersebut ada 10 Puskesmas dalam pelaksanaannya belum optimal yaitu: Puskesmas Prambanan, Puskesmas Depok II, Puskesmas Ngemplak II, Puskesmas Gamping II, Puskesmas berbah, Puskesmas Cangkringan, Puskemas Turi, Puskesmas Ngaglik II, Puskesmas Tempel II dan Puskemas Minggir.

1 Response so far »

  1. 1

    KOES said,

    Bagusss…….info untuk RS mana mas?


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: